Visi dan Misi

NAWACITA

Kementerian Kesehatan berperan serta dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui agenda prioritas Kabinet Kerja atau yang dikenal dengan Nawa Cita, sebagai berikut:

• Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara.
• Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.
• Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
• Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
• Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
• Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional.
• Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
• Melakukan revolusi karakter bangsa.
• Memperteguh ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

VISI

Visi misi Kementerian Kesehatan mengikuti visi misi Presiden Republik Indonesia yaitu Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong. Visi tersebut diwujudkan dengan 7 (tujuh) misi pembangunan yaitu:

• Terwujudnya keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
• Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis berlandaskan negara hukum.
• Mewujudkan politik luar negeri bebas dan aktif serta memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
• Mewujudkan kualitas hidup manusia lndonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.
• Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
• Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional, serta
• Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

NILAI-NILAI

Pro Rakyat

Dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, Kementerian Kesehatan selalu mendahulukan kepentingan rakyat dan harus menghasilkan yang terbaik untuk rakyat. Diperolehnya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi setiap orang adalah salah satu hak asasi manusia tanpa membedakan suku, golongan, agama dan status sosial ekonomi.

Inklusif

Semua program pembangunan kesehatan harus melibatkan semua pihak, karena pembangunan kesehatan tidak mungkin hanya dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan saja. Dengan demikian, seluruh komponen masyarakat harus berpartisipasi aktif, yang meliputi lintas sektor, organisasi profesi, organisasi masyarakat pengusaha, masyarakat madani dan masyarakat akar rumput.

Responsif

Program kesehatan harus sesuai dengan kebutuhan dan keinginan rakyat, serta tanggap dalam mengatasi permasalahan di daerah, situasi kondisi setempat, sosial budaya dan kondisi geografis. Faktor-faktor ini menjadi dasar dalam mengatasi permasalahan kesehatan yang berbeda-beda, sehingga diperlukan penangnganan yang berbeda pula.

Efektif

Program kesehatan harus mencapai hasil yang signifikan sesuai target yang telah ditetapkan dan bersifat efisien.

Bersih

Penyelenggaraan pembangunan kesehatan harus bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), transparan, dan akuntabel.

Alokasi dan Anggaran Tahun Berjalan Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat

TUGAS

Kementerian Kesehatan RI mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

FUNGSI

Berdasarkan Permenkes 64 Tahun 2016, pasal 3 dalam melaksanakan tugas, Kementerian Kesehatan RI menyelenggarakan fungsi :

• perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, dan kefarmasian dan alat kesehatan;
• koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organsisasi di lingkungan Kementerian Kesehatan;
• pengelolaan barang milik negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Kesehatan;
• pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan;
• pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia di bidang kesehatan serta pengelolaan tenaga kesehatan;
• pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Kesehatan di daerah;
• pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Kesehatan;
• pelaksanaan dukungan substansif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Kesehatan;

Kementrian Kesehatan Republik Indonesia

Jl. H.R. Rasuna Said Blok X.5 Kav. 4-9, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta 12950

Telp. 021-5201590 (hunting)

Fax : (021) 52921669

Contact Center : 1500567 (Halo Kemkes)

E-mail: kontak [at] kemkes [dot] go [dot] id

Profil dan Satuan Unit Kerja dapat dilihat pada Link sebagai berikut:

Klik Disini

Budi Gunadi Sadikin

Lahir di Bogor pada 6 Mei 1964, Budi Gunadi Sadikin dilantik menjadi Menteri Kesehatan RI pada tanggal 23 Desember 2020. Sebelumnya beliau menjabat sebagai Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara I sejak November 2019.

Berkiprah sebagai Wakil Menteri yang membidangi BUMN Kesehatan dan Farmasi, beliau terlibat aktif dalam penanggulangan pandemi COVID-19 dengan membuka jaringan internasional dan mengerahkan sumberdaya dalam negeri untuk pengadaan alat PCR test, vaksin COVID beserta sistem pelaksanaan dan distribusi vaksin, dan juga pengadaan obat penyembuhan (therapeutic) COVID-19. Beliau juga berperan aktif dalam penanganan COVID-19 dengan memonitor dan mengelola 70 rumah sakit BUMN.

Budi Gunadi Sadikin memulai kariernya pada tahun 1988 sebagai Information Technology Officer di Kantor Pusat IBM Asia-Pasifik di Tokyo, Jepang, dan selanjutnya bergabung dengan PT Bank Bali Tbk. hingga tahun 1999. Berikutnya beliau menjabat sebagai Director of Consumer and Commercial Banking untuk ABN AMRO Bank Indonesia & Malaysia. Beliau juga sempat bergabung dengan PT Bank Danamon Tbk. dan Adira Quantum Multi Finance.

Tahun 2006, beliau menjabat sebagai Direktur Micro dan Retail Banking Bank Mandiri. Setelah menyelesaikan jabatannya di Bank Mandiri, beliau menjabat sebagai Senior Advisor Menteri Badan Usaha Milik Negara dari tahun 2016 sampai dengan 2017. Selanjutnya beliau menjabat sebagai Direktur Utama PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) (Persero) dari September 2017 sampai dengan November 2019.

dr. Dante Saksono Harbuwono, Sp. PD., Ph.D.

Pria kelahiran Temanggung ini dilantik menjadi Wakil Menteri Kesehatan RI pada tanggal 23 Desember 2020. Sebelumnya beliau menjabat sebagai Kepala Klaster Diabetik Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Kencana sejak tahun 2018.

Dante Saksono Harbuwono menjabat sebagai Ketua Divisi Metabolik Endokrin pada Departemen Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia - Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo pada tahun 2017-2020, selanjutnya menjabat sebagai Koordinator Divisi Pengembangan Bisnis FKUI tahun 2013-2014. Beliau ditunjuk sebagai Anggota Panel Ahli Dokter Kepresidenan sejak tahun 2014 sampai saat ini. Sejak tahun 2017 sampai saat ini, beliau juga menjabat sebagai Kepala Klaster Metabolic Disorder, Cardiovascular and Aging IMERI FKUI.

Beliau merupakan lulusan S-3 dari University of Yamanashi Jepang tahun 2008. Gelar dokter spesialis penyakit dalam diraih dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.

drg. Oscar Primadi, MPH

Pria kelahiran Pontianak ini sebelumnya pernah menjabat sebagai Inspektur Jenderal tahun 2018, Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat tahun 2016, dan Kepala Pusat Data dan Informasi Setjen Kemkes pada tahun 2013. Peraih gelar Master of Public Health dari Mahidol University Thailand ini dilantik sebagai Sekretaris Jenderal pada tanggal 22 Oktober 2018. Penghargaan terakhir yang diterima: Satyalancana Karya Satya 20 Tahun.

drg. Murti Utami, MPH

Perempuan kelahiran Jakarta ini dilantik sebagai Inspektur Jenderal pada tanggal 1 Februari 2019. Peraih gelar Master of Public Health dari Southern Cross University of Australia ini sebelumnya menjabat sebagai Kepala Biro Kepegawaian tahun 2016, Kepala Pusat Komunikasi Publik Setjen tahun 2011 dan Kepala Biro Umum Setjen tahun 2009. Penghargaan terakhir yang diterima: Satyalancana Karya Satya 20 Tahun

Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan

Prof. dr. Abdul Kadir, Ph.D. Sp.THT-KL(K) M.A.R.S.

Pria kelahiran Benteng ini dilantik sebagai Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan pada tanggal 22 Oktober 2020. Sebelumnya, beliau menjabat sebagai Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan sejak 31 Januari 2020. Menjabat sebagai Direktur Utama Rumah Sakit Kanker Dharmais Jakarta sejak tahun 2015, Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar tahun 2010. Gelar Magister Administrasi Rumah Sakit dan spesialis penyakit THT diraih dari Universitas Hasanuddin Makassar, dan S3 Ilmu Kedokteran dari Hiroshima University Jepang. Penghargaan terakhir yang diterima: Bakti Karya Husada Tri Windu (24 tahun).

Dra. Engko Sosialine Magdalene, Apt, M.Biomed

Sebelum diangkat sebagai Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan tahun 2018, perempuan kelahiran Ambon ini pernah menjabat sebagai Direktur Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan sejak tahun 2016, Direktur Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan tahun 2013, Direktur Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian tahun 2012 dan Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian tahun 2011. Gelar Magister Farmasi Klinik diraihnya dari Universitas Indonesia. Penghargaan yang terakhir diterima: Satyalancana Karya Satya 20 Tahun.

Plt. Kepala Badan Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan

dr. Slamet, MHP

Pria kelahiran Ambal-Kebumen ini merupakan lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Gajah Mada dan meraih gelar Master of Public Management di UNSW Australia. Beliau pernah menjabat sebagai Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran dari tahun 2014-2016, Direktur RSUD Kab. Bengkulu Utara, Kepala KKP Surabaya, Kepala KKP Makasar, dan Direktur Pengendalian Penyakit Menular Langsung. Beliau dilantik menjadi Staf Ahli Bidang Teknologi Kesehatan dan Globalisasi pada tanggal 9 September 2016.

Sekretaris Jenderal

Inspektur Jenderal

Dirjen Kesehatan Masyarakat

Dirjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Kepala Badan PPSDM Kesehatan

Plt. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan

Eselon II

Eselon III

Eselon IV

Eselon IV

Rekap LHKPN Pejabat Kemenkes 2019

RKA 2017

RKA 2019

RKA 2018

RKA 2020

RKA 2021

Program dan Kegiatan pada masing-masing Unit Kerja dapat dilihat pada Link sebagai berikut:

Klik Disini

2009-2011

2015-2016

2015-2017

2018

2019

2015

2016

2017

2018

2019

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2014

2015

2016

2017

2018

Lakip Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Tahun 2019

Rekapitulasi Renstra Krisna

Perjanjian Kerja Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat 

Perjanjian Kerja Biro komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Revisi

Rencana Aksi Kegiatan Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat th. 2020

Informasi Layanan Masyarakat pada masing-masing Unit Kerja dapat dilihat pada Link sebagai berikut:

Klik Disini

Penelitian dapat dilihat pada Link sebagai berikut:

Klik Disini

Laporan Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran

Realiasasi Anggaran

REALISASI TW 3 TAHUN 2020

Alur Pengaduan Masyarakat

SK PPID Kementerian Kesehatan 2020