Visi dan Misi

NAWACITA

Kementerian Kesehatan berperan serta dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui agenda prioritas Kabinet Kerja atau yang dikenal dengan Nawa Cita, sebagai berikut:

• Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara.
• Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.
• Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
• Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
• Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
• Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional.
• Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
• Melakukan revolusi karakter bangsa.
• Memperteguh ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

VISI

Visi misi Kementerian Kesehatan mengikuti visi misi Presiden Republik Indonesia yaitu Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong. Visi tersebut diwujudkan dengan 7 (tujuh) misi pembangunan yaitu:

• Terwujudnya keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
• Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis berlandaskan negara hukum.
• Mewujudkan politik luar negeri bebas dan aktif serta memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
• Mewujudkan kualitas hidup manusia lndonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.
• Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
• Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional, serta
• Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

NILAI-NILAI

Pro Rakyat

Dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, Kementerian Kesehatan selalu mendahulukan kepentingan rakyat dan harus menghasilkan yang terbaik untuk rakyat. Diperolehnya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi setiap orang adalah salah satu hak asasi manusia tanpa membedakan suku, golongan, agama dan status sosial ekonomi.

Inklusif

Semua program pembangunan kesehatan harus melibatkan semua pihak, karena pembangunan kesehatan tidak mungkin hanya dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan saja. Dengan demikian, seluruh komponen masyarakat harus berpartisipasi aktif, yang meliputi lintas sektor, organisasi profesi, organisasi masyarakat pengusaha, masyarakat madani dan masyarakat akar rumput.

Responsif

Program kesehatan harus sesuai dengan kebutuhan dan keinginan rakyat, serta tanggap dalam mengatasi permasalahan di daerah, situasi kondisi setempat, sosial budaya dan kondisi geografis. Faktor-faktor ini menjadi dasar dalam mengatasi permasalahan kesehatan yang berbeda-beda, sehingga diperlukan penangnganan yang berbeda pula.

Efektif

Program kesehatan harus mencapai hasil yang signifikan sesuai target yang telah ditetapkan dan bersifat efisien.

Bersih

Penyelenggaraan pembangunan kesehatan harus bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), transparan, dan akuntabel.

TUGAS

Kementerian Kesehatan RI mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

FUNGSI

Berdasarkan Permenkes 64 Tahun 2016, pasal 3 dalam melaksanakan tugas, Kementerian Kesehatan RI menyelenggarakan fungsi :

• perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, dan kefarmasian dan alat kesehatan;
• koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organsisasi di lingkungan Kementerian Kesehatan;
• pengelolaan barang milik negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Kesehatan;
• pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan;
• pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia di bidang kesehatan serta pengelolaan tenaga kesehatan;
• pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Kesehatan di daerah;
• pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Kesehatan;
• pelaksanaan dukungan substansif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Kesehatan;

Kementrian Kesehatan Republik Indonesia

Jl. H.R. Rasuna Said Blok X.5 Kav. 4-9, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta 12950

Telp. 021-5201590 (hunting)

Fax : (021) 52921669

Contact Center : 1500567 (Halo Kemkes)

E-mail: kontak [at] kemkes [dot] go [dot] id

Profil dan Satuan Unit Kerja dapat dilihat pada Link sebagai berikut:

Klik Disini

Letjen TNI (Purn) Dr. dr. Terawan Agus Putranto, Sp. Rad. (K)

Lahir di Yogyakarta,5 Agustus 1964, Letjen TNI (Purn) Dr. dr. Terawan Agus Putranto, Sp. Rad. (K) RI dilantik menjadi Menteri Kesehatan RI Kabinet Indonesia Maju 2019-2024. Sebelumnya, beliau menjabat sebagai Kepala Rumah Sakit Kepresidenan RSPAD Gatot Soebroto Jakarta sejak tahun 2015.

Sesuai dengan hobi beliau untuk terus bekerja dan melayani, saat ini masih aktif menjabat di berbagai organisasi, diantaranya sebagai Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Radiologi Indonesia (2014-sekarang), Ketua ASEAN Association of Radiology (2014-sekarang), Exofficio Wakil Ketua Dokter Kepresidenan RI (2015-sekarang), Dosen Luar Biasa Radiologi di Universitas Indonesia, Universitas Gajah Mada, dan Universitas Pelita Harapan, Deputy Chairman of World International Committee of Military Medicine (2017-2019), dan World Chairman of World International Committee of Military Medicine (2014-2017).

Pria yang memiliki moto "doa mengawali setiap langkah" ini menempuh pendidikan dokter umum di Fakultas Kedokteran Universitas Gajah Mada tahun 1990, meraih gelar dokter spesialis radiologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya tahun 2004, serta gelar doktor dari Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2013.

Penghargaan terakhir yang diterima adalah Satya Lencana Wira Nusa, Bintang Yudha Dharma Pratama, Bintang Kartika Eka Paksi Pratama, dan Bintang Yudha Dharma Nararya.

drg. Oscar Primadi, MPH

Pria kelahiran Pontianak ini sebelumnya pernah menjabat sebagai Inspektur Jenderal tahun 2018, Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat tahun 2016, dan Kepala Pusat Data dan Informasi Setjen Kemkes pada tahun 2013. Peraih gelar Master of Public Health dari Mahidol University Thailand ini dilantik sebagai Sekretaris Jenderal pada tanggal 22 Oktober 2018. Penghargaan terakhir yang diterima: Satyalancana Karya Satya 20 Tahun.

drg. Murti Utami, MPH

Perempuan kelahiran Jakarta ini dilantik sebagai Inspektur Jenderal pada tanggal 1 Februari 2019. Peraih gelar Master of Public Health dari Southern Cross University of Australia ini sebelumnya menjabat sebagai Kepala Biro Kepegawaian tahun 2016, Kepala Pusat Komunikasi Publik Setjen tahun 2011 dan Kepala Biro Umum Setjen tahun 2009. Penghargaan terakhir yang diterima: Satyalancana Karya Satya 20 Tahun

dr. Bambang Wibowo, Sp.OG(K), MARS

Pria kelahiran Semarang ini sebelumnya menjabat sebagai Direktur Utama RSUP Dr. Kariadi Semarang sejak tahun 2010, kemudian dilantik sebagai Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan pada bulan Januari 2016. Beliau meraih gelar Spesialis Obstetri Ginekologi dari Fakultas Universitas Diponegoro Semarang dan merupakan lulusan Magister Administrasi Rumah Sakit dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia.

dr. Kirana Pritasari, MQIH

Sebelum diangkat sebagai Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat perempuan kelahiran Yogyakarta ini pernah menjabat sebagai Sekretaris Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan tahun 2016 dan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan tahun 2014. Gelar S2 diraihnya dari University Of Newcastle, Australia. Penghargaan yang terakhir diterima: Satyalancana Karya Satya 20 Tahun.

Dra. Engko Sosialine Magdalene, Apt, M.Biomed

Sebelum diangkat sebagai Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan tahun 2018, perempuan kelahiran Ambon ini pernah menjabat sebagai Direktur Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan sejak tahun 2016, Direktur Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan tahun 2013, Direktur Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian tahun 2012 dan Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian tahun 2011. Gelar Magister Farmasi Klinik diraihnya dari Universitas Indonesia. Penghargaan yang terakhir diterima: Satyalancana Karya Satya 20 Tahun.

dr. Achmad Yurianto

Pria kelahiran Malang ini dilantik sebagai Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada tanggal 9 Maret 2020. Sebelumnya beliau menjabat sebagai Sesditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada tahun 2019 dan Kepala Pusat Krisis Kesehatan sejak tahun 2015.

Plt. Kepala Badan Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan

Prof. dr. Abdul Kadir, Ph.D. Sp.THT-KL(K) M.A.R.S.

Prof. dr. Abdul Kadir, Ph.D. Sp.THT-KL(K) M.A.R.S.

Pria kelahiran Benteng ini dilantik sebagai Kepala Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan pada tanggal 31 Januari 2020. Sebelumnya, beliau menjabat sebagai Direktur Utama Rumah Sakit Kanker Dharmais Jakarta sejak tahun 2015, Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar tahun 2010. Gelar Magister Administrasi Rumah Sakit dan spesialis penyakit THT diraih dari Universitas Hasanuddin Makassar, dan S3 Ilmu Kedokteran dari Hiroshima University Jepang. Penghargaan terakhir yang diterima: Bakti Karya Husada Tri Windu (24 tahun).

Menteri

Eselon II

Eselon I

Eselon III

Eselon IV

Eselon IV

Rekap LHKPN Pejabat Kemenkes 2019

Renja 2014-2017

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN 2019

Program dan Kegiatan pada masing-masing Unit Kerja dapat dilihat pada Link sebagai berikut:

Klik Disini

2009-2011

2015-2016

2015-2017

2018

2015

2016

2017

2018

2014

2015

2016

2017

2018

2014

2015

2016

2017

2018

Informasi Layanan Masyarakat pada masing-masing Unit Kerja dapat dilihat pada Link sebagai berikut:

Klik Disini

Penelitian dapat dilihat pada Link sebagai berikut:

Klik Disini

Laporan Realisasi Anggaran