REGULASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

No	Keterangan	Link
1	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2	Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
3	Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediator Pembantu
4	Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik
5	Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa
6	Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan
7	Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemeriksaan Setempat
8	Peraturan Komisi Informasi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Kode Etik Anggota Komisi Informasi Pusat
9	Peraturan Komisi Informasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi dan Penetapan Anggota Komisi Informasi
10	Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
11	Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik
12	PMK nomor 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik
13	Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1279 Tahun 2022 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan
14	PMK nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan
15	PERKI No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
16	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 tentang Rencana Strategis Kesehatan Tahun 2020 - 2024

REGULASI KEMENKES

Regulasi Kementerian dapat dilihat pada link berikut ini

RANCANGAN REGULASI KEMENKES

Rancangan Regulasi Kementerian dapat dilihat pada link berikut ini

SOP KETERBUKAAN INFORMASI

No	Keterangan	Link
1	Pelayanan Informasi Publik
2	Penanganan Keberatan
3	Pengumuman Informasi Publik
4	Pedokumentasian Informasi Publik
5	Penyediaan Informasi Publik
6	Penyusunan Daftar Informasi Publik
7	Pemutakhiran Daftar Informasi Publik
8	Pengujian Konsekuensi
9	Pengubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan
10	Penanganan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik